Banner New

arzh-CNendetr

Written by Nurdin Fajriyanto on . Hits: 15

e-Court: Reformasi Badan Peradilan Agama Menuju Revolusi 4.0

Oleh Adeng Septi Irawan, S.H.*)

e Court 

e-Court atau lebih dikenal dengan istilah administrasi dan persidangan secara elektronik merupakan sebuah terobosan baru di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. e-Court model baru ini  mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung yang mengganti dan mencabut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi e-Court. e-Court dalam PERMA ini mengatur mulai dari Pendaftaran Perkara (e-Filling), Pembayaran Perkara (e-Payment), Pemanggilan para pihak (e-Summons) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara. Selain itu, sejak terbit PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme Persidangan Secara Elektronik (e-Litigation) ke dalam model e-Court.

Kelebihan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu sudah memungkinkan untuk pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas gugatan saja, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, dan kesimpulan. Artinya. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur lebih lengkap mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dibandingkan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya sebatas administrasi perkara elektronik saja tanpa ada persidangan elektronik.

Langkah Mahkamah Agung dalam mereformasi Badan Peradilan ini merupakan sebuah terobosan baru guna merespon perkembangan zaman yang semakin canggih di bidang teknologi informasi. Tentunya, kemajuan ini juga berlaku di Badan Peradilan Agama yang merupakan instansi dibawah Mahkamah Agung. Melalui tangan dingin Dirjen Badilag (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama) Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H. dimaksimalkanlah program tersebut guna pembaharuan (Reformasi) di lingkungan Badan Peradilan Agama. Perkembangan e-Court begitu pesat, tercatat saat ini sudah 100 persen satuan kerja di bawah Badan Peradilan Agama yang telah menerapkan administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik (e-Court). Terkait kecepatan dalam mengaplikasikan e-Court, Badilag tercatat menjadi yang pertama diantara badan peradilan lainnya. Tentunya, ini menjadi prestasi yang luar biasa bagi Badan Peradilan Agama

Menuju Revolusi 4.0

Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H. pernah menegaskan bahwa peradilan agama harus modern dan maju dibandingkan peradilan lainnya. Kemajuan adalah sebuah hal yang wajib dilakukan guna menuju revolusi 4.0. Apa itu revolusi 4.0? revolusi 4.0 adalah Istilah yang berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih. Artinya, saat ini Badan peradilan Agama benar-benar menggapai pelayanan berbasis teknologi informasi modern.

Tentunya, penegasan Dirjen Badilag tersebut juga didukung oleh Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan Tertinggi di Republik Indonesia. Diberitakan dalam sebuah acara ulang tahun ke-66 IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), dilaksanakan kegiatan yang menitikberatkan pada transformasi teknologi dan revolusi industri 4.0, dengan tajuk “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik di Era Teknologi Digital.”. Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, menegaskan jika MA turut berperan serta membangun revolusi industri 4.0 yang dianggapnya sudah mulai diadopsi perlahan di negara ini. 

“Revolusi industri 4.0 pasti berdampak luas ke semua sektor, pasti yang terpukul berat kan dunia bisnis. Kalau dulu, itu dari hulu ke hilir itu ada dari produsen, distributor, agen, dan macam-macam, sekarang sudah tak ada lagi. Nah sekarang produsen sekarang ke konsumen,” kata Abdullah seperti diberitakan Tekno Liputan6.com di sela-sela seminar IKAHI yang diadakan di Mercure Ancol, Jakarta, Rabu (20/3/2019) lalu.. 

Berbasis Peradilan Modern

Menjadi suatu keniscayaan jika kemajuan zaman menjadi alasan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat di lingkungan peradilan agama. Ya, dalam hal pelayanan harus selalu up to date, dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat pencari keadilan. Era perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di kalangan masyarakat harus juga terafiliasi di lingkungan Peradilan Agama. Karena, masyarakat pencari keadilan membutuhkan pelayanan peradilan yang kekinian dalam hal ini modern mengikuti trend perkembangan zaman.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dikutip dari laman hukum online.com menjelaskan, ada 4 (empat) unsur utama untuk mengganti rupa pengadilan dari semula konvensional menjadi modern. Salah satu unsur yang cukup unik adalah apa yang ia sebut dengan enlightened judges. Menurutnya unsur-unsur peradilan modern itu, diantaranya unsur pertama adalah enlightened judges (hakim-hakim yang tercerahkan).  Unsur kedua, adalah pengelolaan administrasi yang modern. Ketiga, Pengembangan sumberdaya manusia atau staf-staf. Dan unsur keempat, sistem informasi hukum.

Langkah Badilag yang mulai menerbitkan project e-Court di seluruh satuan kerja patut untuk diapresiasi dan didukung sepenuhnya. Karena memberikan dampak yang besar bagi kemudahan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Bentuk pelayanan berkualitas modern berbasis teknologi informasi yang kekinian sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang pastinya. Selain itu, adanya aplikasi pengembangan administrasi elektronik dan persidangan elektronik dalam berperkara di Pengadilan akan menguatkan kembali asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Badan Peradilan Agama ternyata tak berhenti di e-Court saja ada banyak hal yang mulai dan telah dilakukan mulai one day minutation, one day publish, penerapan 9 aplikasi, dan beberapa program lainnya. Ke depan Dirjen Badilag berharap peradilan menjadi semakin mudah dan dapat diakses oleh semua kalangan dengan efektif dan efisien.

Public Service menjadi Poin

Badan Peradilan Agama dalam kebijakan umumnya telah menempatkan teknologi informasi sebagai sarana pendukung utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Implementasi teknologi Informasi pada Badan Peradilan Agama merupakan salah satu peluang sekaligus tantangan baru dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan. Tujuannya agar penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan peradilan semakin akuntabel, kredibel, dan transparan. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi gelombang kedua yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2035 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019

Beragam terobosan baru terus diluncurkan oleh Badilag guna memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 diciptakanlah berbagai hal yang mendukung dalam pelayanan masyarakat. Karena sebagai instansi pemerintah, Badan Peradilan Agama mengemban amanat pelayanan adalah hal yang utama untuk masyarakat sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945.

Public Services bukanlah sekedar wacana saja melainkan aksi nyata, Titik poin perubahan dalam pelayanan itu terletak dari mindset (pola pikir) dari Sumber Daya Manusia (SDM)-nya Jika pada masa lalu, banyak sekali celah terjadinya perilaku yang kurang baik di kalangan pegawai Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Agama mulai dari perilaku maraknya pungutan liar, merajalela perilaku suap, seringnya terjadi korupsi, dan sebagainya. Maka, melalui konsep administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik (e Court) bisa menjadi sarana menekan angka perilaku curang yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Agung. Sehingga pelayanan terbaik dalam peradilan menjadi semakin baik dari tahun ke tahun.

Kualitas sebuah badan peradilan ditentukan dengan pelayanan masyarakatnya. Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen yang dalam hal ini masyarakat. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen.

Kualitas pelayanan pengadilan ini menjadi penting karena akan berdampak langsung pada citra pengadilan. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi sebuah keuntungan bagi pengadilan. Bagaimana tidak, jika suatu saat pengadilan telah mendapat nilai positif di mata masyarakat, maka masyarakat akan memberikan feedback (umpan balik) yang baik pula. Artinya, masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi akan kinerja Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.

Seyogianya ungkapan “Melanjutkan Tradisi yang Baik dan Mengambil Hal Baru yang Lebih Baik,” adalah sebuah slogan yang saat ini tepat disematkan kepada Badan Peradilan Agama. Karena belajar dari pengalaman perubahan demi perubahan pun mulai dilakukan. Meskipun, terkadang masih banyak terjadi perbedaan pendapat dalam penerapannya. Namun, pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan adalah hal yang paling urgen dan utama untuk dilakukan..

*)Adeng Septi Irawan, S.H. Penulis adalah Hakim Pratama Pengadilan Agama Sukamara, Kalimantan Tengah.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM. 12

Telepon      : (0532) 207 6494

SMS / WA  : 0811 5212 108

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi