LOGO 3

arzh-CNendetr

Written by admin PA Sukamara on . Hits: 68

Kilas Balik Mahkamah Agung

(Sebuah Refleksi Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 2020)

Oleh Adeng Septi Irawan, S.H.*)

 

HUT MARI Ke 75 

 

Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung jatuh pada tanggal 19 Agustus setiap tahunnya, tak terkecuali pada tahun ini. Peringatan tersebut bernilai penting lantaran menjadi tonggak awal berdirinya peradilan di Indonesia kala itu saat pertama kalinya. Sebagai lembaga peradilan (yudikatif) tertua di Indonesia, Mahkamah Agung telah menorehkan sumbangsih yang cukup besar bagi kemajuan peradilan di tanah air. Pada tahun 2020 ini tepat 75 tahun sudah kiprah Mahkamah Agung dalam mengawal penegakan hukum dan keadilan pada negara ini.

Berdasarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, saat masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi roda pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Mr. Thomas Stanford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).

Pada masa penjajahan Belanda Hoogerechtshoof merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan wilayah hukum meliputi seluruh Indonesia. Hoogerechtshoof beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu Gubernur Jenderal dapat menambah susunan Hoogerechtshoof dengan seorang Wakil dan seorang atau lebih anggota.

Barulah setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik dan mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 19 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil Pertama di Indonesia.

Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Pada tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia, yaitu: Hoogerechtshof di Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta.

Kemudian terjadi kapitulasi Jepang, yang merupakan Badan Tertinggi disebut Saikoo Hooin yang kemudian dihapus dengan Osamu Seirei (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan Hoogerechtschof. Dengan demikian maka para anggota Hoogerechtschof dan Procureur General meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS)

Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi empat Lingkungan Peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan TUN.

Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugas-tugasnya yang mempunyai 5 (lima) fungsi, diantaranya: Fungsi Peradilan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Pengaturan, Fungsi Memberi Nasihat, dan Fungsi Administrasi.

Situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun non teknis semakin meningkat, Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi, dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Waktu terus berjalan, gagasan agar badan Kehakiman sepenuhnya ditempatkan di bawah pengorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman.

Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung.

Seperti ini sekelumit perjalanan panjang Mahkamah Agung dalam merangkai setiap roda keadilan menggunakan rantai pengabdian. Semoga di usia yang semakin tua, MA menjadi lembaga yang terus bangkit dan maju mengemban amanahnya.

*)Adeng Septi Irawan, S.H. Penulis adalah Hakim Pratama Pengadilan Agama Sukamara, Kalimantan Tengah.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM. 12

Telepon      : (0532) 207 6494

SMS / WA  : 0811 5212 108

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi