LOGO 3

arzh-CNendetr

Written by admin PA Sukamara on . Hits: 23

Hukum dan Moral dalam Penegakan Keadilan (Sebuah Catatan) 

 

Hukum dan Moral

 

Oleh Adeng Septi Irawan, S.H.*)

(Hakim Pratama Pengadilan Agama Sukamara, Kalteng)

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan untuk meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja.

Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim Allah Kepada semua Makhluk-Nya, Rahmatan Lil Alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan kedamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di mata Tuhan dan Sifat Adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah.

Moral secara umum diartikan: a) Keseluruhan kaidah-kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu, b) Ajaran kesusilaan, dengan kata lain ajaran tentang azas dan kaidah kesusilaan yang dipelajari secara sistematika dalam etika. Dalam bahasa Yunani disebut “etos” menjadi istilah yang berarti norma, aturan-aturan yang menyangkut persoalan baik dan buruk dalam hubungannya dengan tindakan manusia itu sendiri, unsur kepribadian dan motif, maksud dan watak manusia. kemudian “etika” yang berarti kesusilaan yang memantulkan bagaimana sebenarnya tindakan hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan yang buruk.

Moralitas yang secara leksikal dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya yang boleh dilakukan dan larangan sekalipun dapat mewujudkannya, atau suatu azas dan kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat.

Lantas, bagaimana hubungan antara hukum Islam dan moral terpisahkan atau bersatu dalam satu kesatuan. Untuk mengetahui hal itu tentu dengan membaca beberapa literatur yang ada bisa ditarik sebuah kesimpulan.

Secara etimologis moral berasal dari Bahasa Belanda moural, yang berarti kesusilaan, budi pekerti. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta moral berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan.[1] Dalam Islam moral dikenal dengan istilah akhlak. Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menerangkan tentang definisi akhlak sebagai berikut:

Akhlak adalah perilaku jiwa, yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek. [2]

Ukuran perseorangan bagi baik dan buruk, bagus, dan jelek. Berbeda menurut perbedaan persepsi seseorang, perbedaan masa, dan perubahan keadaan dan tempat. Namun demikian, dalam setiap masyarakat dalam suatu masa ada ukuran umum, artinya ukuran yang diakui oleh seluruh atau oleh sebagian terbesar dari anggota-anggotanya. Ukuran umum itu mungkin berbeda dari suatu masyarakat dengan masyarakat lain, akan tetapi ada pokok-pokok tertentu yang ada persamaannya antara semua manusia dalam menilai baik dan buruk. [3] Bagi umat Islam pendasaran baik dan buruk bagi perbuatan adalah kepada kitab pedomannya, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Apa yang dinyatakan baik, maka itulah ukuran kebaikan bagi umat manusia, demikian pula yang jelek.

Allah SWT berfirman:

Æ÷tGö/$#ur !$yÏù š9t?#uä ª!$# u‘#¤$!$# notÅzFy$# ( Ÿwur š[Ys? y7t7ŠÅÁtR šÆÏB $u‹÷R‘‰9$# ( `Å¡ômr&ur !$yJŸ2 z`|¡ômr& ª!$# šø‹s9Î) ( Ÿwur Æ÷ö7s? yŠ$|¡xÿø9$# ’Îû ÇÚö‘F{$# ( ¨bÎ) ©!$# Ÿw =Ïtä† tûïωšøÿßJø9$# ÇÐÐÈ  

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash: 77)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

انّما بعثت لأ تمّم مكارم الْأخلاق

Artinya: Tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (HR. Bukhari, Ahmad, dan Baihaqi)

Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadahi untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu bersandarkan pada kebebasan pribadi seseorang. Hati nuraninya akan menyatakan perbuatan mana yang jahat serta akan menentukan apakah ia akan melakukan sesuatu perbuatan.[4] Akan tetapi pada masyarakat yang sudah maju kaidah adat tersebut tidak lagi mencukupi. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena persandaran moral adalah kebebasan pribadi. Padahal cara berpikir manusia tidaklah sama, sifat, dan tingkah lakunya pun berbeda, sehingga banyak sekali usaha baik yang mendapat tantangan dan hambatan. Untuk mengatur segalanya diperlukan aturan lain yang tidak disandarkan pada kebebasan pribadi, tetapi juga mengekang kebebasan pribadi dalam bentuk paksaan, ancaman, dan sanksi. Aturan itulah yang disebut dengan Hukum. [5]

Jika dalam kesusilaan yang dimuat adalah anjuran yang berupa pujian dan celaan, maka dalam kaidah hukum yang dimuat adalah perintah dan larangan yang diperkuat dengan ancaman, paksaan, atau sanksi bagi orang yang mengabaikan. Meski coraknya berbeda, namun bentuk-bentuk yang dilarang dalam hukum adalah bentuk-bentuk yang dipuji dan dicela dalam kesusilaan, sehingga pada hakikatnya patokan hukum tersebut berurat pada kesusilaan.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam[7]Islam berbeda dari agama-agama lain, karena Islam tidak mengkhotbahkan spritualitas yang mandul. Dalam agama Islam, hukum dan agama, hukum dan moral tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan fungsi utama hukum Islam mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Allah sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk.

Dalam masyarakat Islam hukum bukan hanya faktor utama tetapi juga faktor pokok yang memberikannya bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Syariah Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi. Sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat Barat pada umumnya.

Contoh dalam hukum pidana Islam terdapat ketentuan bahwa orang yang melakukan zina diancam dengan pidana cambuk seratus kali di depan umum (QS. An-Nur 2), Zina menurut ajaran Islam dinilai sebagai perbuatan keji dan merupakan jalan terburuk yang ditempuh manusia beradab. (QS. Al-Isro” 32), Makan riba dilarang karena merupakan kezaliman terhadap kaum lemah (QS. Al-Baqarah 278-279), Kreditur supaya memberikan kelonggaran waktu tanpa memungut bunga kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah dijanjikan. Jika debitur sungguh-sungguh tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya, kreditur supaya menyedekahkannya (QS. Al Baqaroh 280). [8]

Dengan norma-norma moralitas khusus hukum Allah meletakkan aturan-aturan universal bagi perbuatan manusia. Karena ada ukuran moral yang pasti pada moral Islam itulah, maka pergeseran dalam moral masyarakat Islam mempunyai lapangan yang sangat sempit. Artinya pertumbuhan yang menyimpang dari alur-alur yang semula dikira baik atau jelek kemudian melenceng sedemikian rupa sedikit sekali kemungkinannya

Kemakmuran masyarakat tidak terlalu tergantung pada kerasnya hukum melainkan pada kebenaran yang diilhami oleh ketakwaan. Karena itu syariah merupakan tatanan tingkah laku moral, sedangkan takwa merupakan standar bagi pertimbangan tindakan manusia. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Dan karenanya juga melindungi kepentingan yang sah.

Hukum memainkan peranannya dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Ini mengakhiri perselisihan dan memenuhi tuntutan keadilan. Karena itu, berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam.

Daftar Bacaan

Al-Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tt. Ihya’ Ulumuddin, Jilid III. Indonesia: Dar Ihya’ Al-Kutub al-Arabiyah

Basyir, Ahmad Azhar.1994. Refleksi atas Persoalan KeIslaman, cet. II. Bandung: Mizan

Hazairin. 1974. Tujuh Serangkai tentang Hukum. Jakarta: Tinta Mas

Kansil, C.S.T. 1992. Pengantar Ilmu Hukum, jilid I, cet IX. Jakarta: Balai Pustaka

Muslehuddin. 1980. Philosophy of Islamic Law and the Orientalisy. Lahore: Islamic Publication Ltd

Noor,Ahmad Manshur. 1985. Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam DEPAG RI

Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum, cet III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Syarifuddin,Amir. 1992. Pengertian dan Sumber Hukum Islam (dalam falsafah hukum Islam), ed I cet. II. Jakarta: Departemen Agama, Bumi Aksara, dan DEPAG

 


[1] Ahmad Manshur Noor, Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam DEPAG RI,1985), hal. 7

[2] Al-Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, Jilid III (Indonesia: Dar Ihya’ Al-Kutub al-Arabiyah,tth), hal. 52

[3] Prof. Dr. Hazairin SH, Tujuh Serangkai tentang Hukum, (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hal. 80-81

[4] Drs. C.S.T. Kansil, SH, Pengantar Ilmu Hukum, jilid I, cet IX,(Jakarta: : Balai Pustaka, 1992), hal. 56

[5] Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, Ilmu Hukum, cet III, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 27-28

[6] Dr. M. Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and the Orientalisy, (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980), second edition, hal. 270

[7] Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam (dalam falsafah hukum islam), ed I cet. II,(Jakarta: Departemen Agama, Bumi Aksara, dan DEPAG ,1992), hal.15

[8] KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, Refleksi atas Persoalan Keislaman, cet. II, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 137-138

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM. 12

Telepon      : (0532) 207 6494

SMS / WA  : 0811 5212 108

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi