arzh-CNendetr

LOGO WEB 2021

Written by admin PA Sukamara on . Hits: 2264

INTERPRETASI ANALOGI (QIYAS) DALAM PENERAPAN HUKUM

(Sebuah Kajian)

Qiyas

 

oleh Adeng Septi Irawan, S.H.

(Hakim Pengadilan Agama Sukamara, Kalteng)

  1. A.Macam-macam Cara Penafsiran

Interpretasi analogi hukum atau qiyas adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam hukum sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat hukum tersebut.[1]

  1. Cara Penafsiran
    1. Dalam pengertian subyektif dan obyektif

       Dalam pengertian subyektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat hukum. Sedangkan dalam pengertian obyektif, apabila penafsirannya lepas dari pendapat pembuat hukum dan sesuai dengan perkembangan (dinamisasi) hukum..

  1. Dalam pengertian sempit dan luas

       Dalam pengertian sempit (restriktif) yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya khamr yang berarti minuman keras.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.(QS. al-Ma’idah 90) [2]

       Dalam pengertian secara luas (ekstentif) apabila dalil-dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. contoh: Khamr bukan minum-minuman keras saja tetapi juga sesuatu yang memabukkan baik diminum, dihisap, disuntikkan, atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Dimana, termasuk penafsiran dalam arti luas adalah penafsiran analogis (qiyas)

Secara etimologi, qiyas berarti mengira-ngirakan atau menyamakan.[3] Meng-qiyas-kan, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.[4] Dalam redaksi yang lain, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab adanya persamaan dalam illat hukumnya.[5]

Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahrah, asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.

Qiyas merupakan salah satu metode istinbāṭ yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nash Ada beberapa ayat Al-Qur‟an yang dijadikan landasan bagi berlakunya qiyas di dalam menggali hukum, di antaranya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa’ 59). [6]

  1. Dilihat dari sumbernya penafsiran dapat bersifat :
    1. Otentik, adalah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat hukum seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelasan, dimana penafsiran otentik ini mengikat umum.
    2. Doktrinair atau ilmiah, adalah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli, dimana Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya mempunyai nilai teoritis saja.
    3. Hakim, adalah penafsiran yang bersumber dari hakim atau peradilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu (vide Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata).

  1. B.Metode Penafsiran
  2. Macam-macam metode penafsiran:
    1. Penafsiran menurut tata bahasa dan arti-arti kata atau istilah (gramaticale interpretatie)
    2. Sejarah (historische interpretatie) yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah undang-undang
    3. Sistem dari peraturan yang bersangkutan
    4. Keadaan masyarakat
    5. Otentik (penafsiran resmi)
    6. Perbandingan

  1. Cara penerapan metode penafsiran

Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang- undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti dahulu apa arti katanya, apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis.

Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang tersebut.

  1. C.Perlunya Interpretasi Hukum

Pada prinsipnya E.Utrecht di dalam Bukunya yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” menegaskan bahwasanya pekerjaan hakim menjadi suatu faktor atau kekuatan yang membentuk hukum.[7] Menurut pasal 10 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Asas Ius Curia Novit).[8] Maka hakim dipaksa atau wajib turut serta untuk melakukan pembentukan hukum itu sendiri. Jika undang-undang tidak menyebut suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri. Hakim harus bertindak sebagai pembentuk hukum dalam hal undang-undang tidak bisa memberikan penjelasan.

Pada dasarnya hukum bersifat dinamis, oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan dalam memberi putusan hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.[9] Dengan demikian maka terdapat keluwesan hukum (rechtslenigheid) sehingga hukum kodifikasi berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, untuk memberikan putusan seadil-adilnya seorang hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan akhirnya pendapat hakim itu sendiri ikut menentukan, sehingga perlu diadakan penafsiran hukum.

Menurut E. Utrecht, tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat ditetapkan hakim secara tepat menurut kata-kata undang-undang itu, maka harus ditafsirkan undang-undang tersebut. Apabila undang-undang tidak jelas maka wajiblah hakim menafsirkannya sehingga dapat dibuat suatu keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penafsiran undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.[10]

  1. D.Interpretasi Analogis

Interpretasi analogis adalah suatu cara penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara memberikan Qiyas atau ibarat pada kata-kata yang terdapat dalam teks undang-undang sesuai dengan asas hukumnya.[11] Dengan demikian suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, jika dianggap atau dibaratkan sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya bunyi dalam salah satu pasal (menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik). Penganalogian menyambung aliran listrik adalah mengambil aliran listrik erat kaitannya dengan pasal 362 KUH Pidana, yakni:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak, sembilan ratus rupiah.[12]

Contoh Lain:

Bermesraan dengan bergandengan tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri pada suatu tempat baik terbuka atau tertutup bisa dikatakan telah melakukan jarimah ikhtilath, meskipun dalam teks Undang Undang tidak disebutkan bergandeng tangan dianalogikan dengan bersentuh-sentuhan antara laki-laki dan perempuan. (Bab I Pasal I Angka 24 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), yakni

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.[13]

Dalam penafsiran analogi akan terlihat antara lain:

  1. Hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, mungkin hukum lama sesuai untuk diterapkan lagi pada masa kini. Misalnya beberapa hukum dan asas hukum adat dapat diambil untuk dijadikan hukum nasional.
  2. Hukum Nasional sendiri dengan hukum asing. Pada hukum nasional terdapat kekurangan, Apabila ada keinginan untuk mengambil alih hukum asing. Apakah hukum asing itu sesuai dengan kepentingan nasional. Misalnya seperti hukum hak cipta yang terdapat di Negara maju dipertimbangkan apa sudah waktunya Negara kita mempunyai Undang- undang hak cipta
  3. Hukum Kolonial Peninggalan Penjajah, karena asas konkordansi oleh Negara merdeka, masih tetap digunakan. Dalam hal ini Negara itu membandingkan hal-hal manakah yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum kepribadian nasional Negara itu.

Sesungguhnya penafsiran analogi sudah tidak termasuk interpretasi, karena analogi sama dengan qiyas yaitu memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuai peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya menyambung atau menyantol aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik dan juga bergandengan tangan dengan bersentuh-sentuhan. Misalnya hakim mencari undang-undang yang tepat untuk mengadili perkara jika undang-undang tidak ada, maka Hakim tersebut akan mencari ke.

  1. Yurisprudensi
  2. Dalil hukum adat
  3. Menafsirkan undang-undang secara analogi (konstruksi hukum)

Hakim dalam menerapkan interpretasi undang-undang secara analogi ini harus hati-hati dalam penggunaannya, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut.

  1. Apabila antara perkara yang dihadapi dan perkara yang diatur oleh undang-undang cukup persamaannya sehingga penerapan asas yang sama dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan asas keadilan.
  2. Apabila keadilan yang tertarik dari analogi hukum itu serasi dan cocok dengan sistem serta maksud perundang-undangan yang ada.

Tujuan menafsirkan secara analogi adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam undang-undang.

  1. E.Mengisi Kekosongan Hukum

Badan legislatif menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku sebagai peraturan umum, sedangkan pertimbangan dalam pelaksanaaan hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim, sebagai pemegang kekuasaan yudikatif

  1. Penyusunan Suatu Undang-Undang

Menurut kenyataannya penyusunan suatu undang-undang memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga pada waktu diterapkan undang-undang itu berlaku hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh undang-undang sudah berubah, terbentuknya suatu peraturan perundangan senantiasa terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat. Berhubungan dengan hal itulah (peraturan perundangan yang statis dan masyarakat yang dinamis), maka hakim sering harus memperbaiki undang-undang, agar sesuai dengan kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat.

  1. Dalam hal apakah hakim menambah peraturan perundang-undangan

Dalam hal ini berarti bahwa hakim memenuhi ruangan kosong (leemten) dalam sistem hukum formal.dari tata hukum yang berlaku.

Pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat, menyebabkan hukum menjadi dinamis, terus-menerus mengikuti proses perkembangan masyarakat. Berhubungan dengan hal itulah pada akhirnya telah menimbulkan konsekuensi bahwa hakim dapat dan bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan perubahan itu tidak membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku.

  1. Konstruksi hukum

Dengan menggunakan konstruksi hukum hakim dapat menyempurnakan sistem formal dan hukum, yakni sistem peraturan perundangan yang berlaku (hukum positif), sementara Konstruksi hukum dalam perundangan dinamakan analogi

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Muhammad Djamaluddin. Miftah Al-Wusulfi ilmi Al-Usul, cet. II. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin. 2010.

Al- Anshari, Abu Yahya Zakaria. Gayah al Wusul Syarh Lubb al-Usul. Surabaya: Al-Hidayah. t.t.

Arrasjid,Chainur. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta:Sinar Grafika. 2001

E.Utrecht. Pengantar Dasar Hukum Indonesia.Jakarta. 1984

Khallaf, Abd. Wahhab. Ilmu Usul al Fiqh. Cairo: Dar al Hadis. 2003.

Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 1996

Sudarsono..Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta:PT. Rineka Cipta. 2007

Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqih terj. Saefullah Ma’shum dkk, cet XI Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008.


[1] Soeroso,Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta:Sinar Grafika,1996), hal.97

[2] QS. al-Maidah 90

[3] Abu Yahya Zakaria Al- Anshari, Gayah al Wusul Syarh Lubb al-Usul, (Surabaya, Al-Hidayah, t.t.), hal. 10 dan Muhammad Djamaluddin Ahmad, Miftah Al-Wusulfi ilmi Al-Usul, cet. II ( Jombang : Pustaka Al-Muhibbin, 2010), hal. 58

[4] Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih terj. Saefullah Ma’shum dkk., cet XI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hal 336

[5] Abd. Wahhab Khallaf, Ilmu Usul al Fiqh, (Cairo: Dar al Hadis, 2003), hal. 48

[6] QS. an_Nisa’ 59

[7] E.Utrecht,Pengantar Dasar Hukum Indonesia,(Jakarta, 1984), hal 201

[8] Pasal 10 Ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[9] Sudarsono,Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2007), hal.121

[10] Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, hal..205

[11] Arrasjid, Chainur,Dasar-Dasar Ilmu Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 94

[12] Pasal 362 KUH Pidana

[13] Bab I Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM. 12

Telepon      : (0532) 207 6494

SMS / WA   : 0811 5212 108

Email         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tautan Aplikasi