arzh-CNendetr

LOGO WEB 2021

Written by admin PA Sukamara on . Hits: 413

ARAH BARU LEMBAGA PERADILAN DI MASA PANDEMI

Oleh Adeng Septi Irawan, S.H.*)

 Arah Baru

Masa Pandemi Covid-19 yang melanda Negeri ini tak kunjung reda, bahkan setiap hari jumlah orang yang terpapar virus corona semakin hari semakin bertambah besar. Semua sektor di setiap lini negara ini tengah mengalami kelumpuhan total akibat wabah yang berasal dari negeri tirai bambu tersebut. Namun, bukan menjadi halangan, perlahan tapi pasti beberapa terobosan pun dilakukan oleh Pemerintah guna mengembalikan ke arah semula semua sektor yang sekarat dan nyaris tak berdaya di tengah badai virus Sars Cov-19 tersebut.

Konsep New Normal yang digagas oleh Pemerintah bukanlah tanpa alasan, butuh kajian panjang dan resolusi dampak yang akan terjadi jika konsep lock down atau PSBB tetap dilanjutkan. Meski demikian, terobosan terobosan di dunia birokrasi dan pemerintahan terus dilakukan dalam mengurangi sekaligus menekan penyebaran virus tersebut. Termasuk Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan (yudikatif) turut serta dalam rangka melakukan inovasi-inovasi yang cukup efektif dan efisien dilakukan di tengah masa pandemi. Baru-baru ini Mahkamah Agung menggaungkan peradilan secara elektronik (e-Court) yang telah dikonsep sejak tahun 2019 lalu dengan membentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

e-Court atau administrasi dan persidangan secara elektronik adalah sebuah inovasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang teknologi informasi sistem peradilan. e-Court mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung yang mengganti dan mencabut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Untuk diketahui, sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi e-Court. e-Court dalam PERMA ini mengatur mulai dari Pendaftaran Perkara (e-Filling), Pembayaran Perkara (e-Payment), Pemanggilan para pihak (e-Summons) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara. Selain itu, sejak terbit PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme Persidangan Secara Elektronik (e-Litigation) ke dalam model e-Court.

Keunggulan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu sudah memungkinkan untuk pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas gugatan saja, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, kesimpulan, bahkan hingga dokumen Putusan. Artinya. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur lebih lengkap mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dibandingkan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya sebatas administrasi perkara elektronik saja tanpa ada persidangan elektronik.

Diberitakan dalam sebuah acara ulang tahun ke-66 IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), dilaksanakan kegiatan yang menitikberatkan pada transformasi teknologi dan revolusi industri 4.0, dengan tajuk “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik di Era Teknologi Digital.”. Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, menegaskan jika MA turut berperan serta membangun revolusi industri 4.0 yang dianggapnya sudah mulai diadopsi perlahan di negara ini. 

Artinya, selain efektif dan efisien diterapkan di tengah masa pandemi, e-Court juga berperan sentral dalam modernisasi lembaga peradilan yang tengah dikembangkan di beberapa negara maju. Dengan melakukan modifikasi penerapan e-Court diharapkan juga bisa berlaku di negara berkembang, seperti Indonesia. Mobiltas masyarakat kita yang semakin canggih perlu diimbangi dengan teknologi informasi pula dalam bidang birokrasi dan pemerintahan, agar ke depan bisa menjadi acuan dalam mengembangkan teknologi informasi berdaya guna di masa depan.

Langkah Taktis Lembaga Peradilan

Langkah Mahkamah Agung dalam menyusun arah baru Badan Peradilan ini merupakan sebuah terobosan guna merespon, sekaligus mencari solusi dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak bulan Februari tahun 2020 di Indonesia. Entah sebuah kebetulan atau memang sudah menjadi keharusan mengenai pentingnya persidangan secara elektronik (e-Court). Pasalnya, sejak dilaunching pada tahun 2019 lalu, sedikit demi sedikit mulai diterapkan di seluruh peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Tercatat pada tahun 2020 sudah 100 persen peradilan yang telah menerapkan e-Court. Tentunya berbarengan dengan masa pandemi menjadi pendorong e-Court untuk segera dioptimalkan dalam prakteknya agar masyarakat pencari keadilan bisa tetap mendapatkan pelayanan di tengah wabah Covid-19 ini.

Paling tidak dengan e-Court pihak berperkara bisa lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan tidak takut terpapar virus corona, karena sistem peradilan secara elektronik membantu pihak berperkara secara online, artinya mengurangi kehadiran pihak berperkara saat sidang. Mereka cukup mengirim berkas secara online saja yang bisa memudahkan dalam proses persidangan. Dimana bisa memangkas waktu dan biaya. Tujuannya yakni agar lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan azas yang berlaku pada lembaga peradilan.

Para pihak cukup datang saat pendaftaran perkara, lalu sidang pertama, dan saat pembuktian saja dalam perkara perdata. Sehingga bisa mengurangi lebih dari separuh kehadiran pihak saat berperkara. Tentunya, ini sejalan dengan program Pemerintah yang menggaungkan konsep “Stay at Home” yang tengah viral akhir-akhir ini. Selain perkara perdata yang menggunakan konsep e-Court, Mahkamah Agung juga menerapkan sidang perkara pidana secara online. Dimana, Mahkamah Agung menggandeng Kejaksaan Agung, Polri, dan Kemenkumham dalam rangka mewujudkan program tersebut. Hasilnya pun cukup melegakan karena setiap lembaga sepakat dengan konsep Mahkamah Agung tersebut. Demikian juga dengan perkara Tata Usaha Negera (TUN) juga telah dilakukan persidangan secara elektronik.

Langkah lembaga peradilan dalam rangka mengembangkan peradilan secara elektronik ini bukan tanpa halangan, masih banyak kekurangan, dan bahkan kekeliruan dalam penerapan di lapangan, Mengingat, konsep peradilan elektronik adalah hal baru yang tak jarang bertentangan dengan regulasi-regulasi sebelumnya yang telah diterapkan oleh lembaga peradilan dalam melakukan administrasi dan persidangan secara normal.

Setidaknya, arah baru peradilan secara elektronik ini patut diapresiasi, karena dengan segala keterbatasan generasi-generasi modern di tubuh birokrasi dan pemerintahan mulai mengepakkan sayapnya. Konsep baru memang tidak semua sejalan dengan pemikiran-pemikiran maupun aturan-aturan yang telah dikembangkan oleh generasi sebelumnya. Akan tetapi perkembangan dan kemajuan zaman adalah keniscayaam yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi. Terlebih lagi, pada masa pandemi model-model teknologi informasi dirasa cukup efektif menekan penyebaran virus Covid-19.

*)Adeng Septi Irawan, S.H. Penulis adalah Hakim Pratama Pengadilan Agama Sukamara, Kalimantan Tengah.

 

(Artikel ini telah tayang di Harian Duta Masyarakat Edisi 21/01/2021)

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM. 12

Telepon      : (0532) 207 6494

SMS / WA   : 0811 5212 108

Email         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tautan Aplikasi