arzh-CNendetr

LOGO WEB 2021

Written by admin PA Sukamara on . Hits: 9594

WHOLE OF GOVERNMENT (WOG) SEBUAH STRATEGI MEMBUMIKAN E-COURT

Oleh Adeng Septi Irawan, S.H.[1]

A.Latar Belakang Masalah

Implementasi e-Court pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya muncul sejak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik terbit yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/SK/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknsi Administrasi Perkara dan Persidanagan di Pengadilan Secara Elektronik.[2] Tercatat, hingga saat ini sudah 100 persen satuan kerja peradilan di bawah Mahkamah Agung yang telah menerapkan e-Court tersebut.

Namun, sejauh ini setelah hampir 2 (dua) tahunan diaplikasikan pada lembaga peradilan di Mahkamah Agung bagaimanakah geliat e-Court dalam penerapannya berhasilkah diimplementasikan secara total pada setiap perkara di lembaga peradilan atau malah sebaliknya masih belum menyeluruh penerapannya. Memang tidaklah mudah, untuk menciptakan hal baru apalagi berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup peradilan, karena notabene masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan hal hal yang manual dalam mendapatkan pelayanan di pemerintahan. Konsep digital yang dibawa e-Court mungkin mudah bagi masyarakat di perkotaan yang telah mengenal dengan baik teknologi tapi tidak bagi masyarakat pedesaan yang masih gaptek (gagap teknologi) dan tabu menerima hal yang baru. Sehingga, kerapkali penerapan e-Court mengalami kendala dalam pelaksanaannya di satuan kerja.

Masa Pandemi Covid-19 yang melanda Negeri ini sejak bulan Maret 2020 lalu tak kunjung reda hingga kini. tentu hal ini membawa angin segar bagi implementasi e-Court. Beberapa perkara perdata maupun perkara pidana bisa terselesaikan dengan mekanisme peradilan secara elektronik. Akan tetapi, tidak semua masyarakat pencari keadilan mau menggunakannya karena sebagian besar dari mereka berasumsi menggunakan e-Court membingungkan dan terkesan ribet. Berbeda dengan Advokat yang sejak awal kemunculan e-Court antusias dalam menerimanya karena memudahkan baginya untuk beracara secara elektronik yang lebih efektif dan efisien khususnya dalam menekan biaya operasional dalam beracara, sekaligus memunculkan stigma cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Mahkamah Agung terus mengaplikasikan misi agar e-Court bisa 100 persen penerapannya pada semua perkara di setiap lingkungan peradilan. Karena visi Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif di negeri ini adalah “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.” Namun, masih terganjal oleh e-Court yang belum maksimal karena ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya, dimulai dengan minimnya sosialisasi e-Court bagi masyarakat pencari keadilan. Sosialisasi sejauh ini hanya diberikan kepada para advokat dan stakeholder terkait tanpa menyentuh masyarakat pencari keadilan secara langsung. Sejauh ini sosialisasi hanya sebatas pada internal Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya serta beberapa instansi stakeholder terkait. Bahkan, yang lebih krusial lagi, sosialisasi e-Court di internal Mahkamah Agung belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai di lingkungan MA, sehingga kerapkali terjadi kesalahan dalam penerapannya..

Menyikapi hal tersebut karya tulis ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana strategi membumikan e-Court yang tepat sasaran kepada masyarakat pencari keadilan dengan konsep Whole of Government (WoG) yang menjadi landasan dalam memberikan sosialisasi secara terpadu dan terintegrasi. Agar ke depan penerapan e-Court bisa maksimal karena masyarakat telah memahami dengan benar konsep beracara secara elektronik (e-Court) baik teori maupun praktek.

B.Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas setidaknya ada beberapa masalah yang perlu untuk dikaji, yaitu: :

  1. Apa yang dimaksud dengan e-Court dan Whole of Government (WoG) ?
  2. Bagaimana integrasi terpadu Whole of Government (WoG) sebagai strategi membumikan e-Court ?

C.Pembahasan

1.e-Court Sebuah Wajah Baru Peradilan Modern

e-Court atau administrasi dan persidangan secara elektronik adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.[3]

e-Court merupakan sebuah inovasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang teknologi informasi sistem peradilan. e-Court mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung yang mengganti dan mencabut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Untuk diketahui, sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Perma tersebut memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi e-Court. e-Court dalam Perma ini mengatur mulai dari Pendaftaran Perkara (e-Filling), Pembayaran Perkara (e-Payment), Pemanggilan para pihak (e-Summons) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara. Selain itu, sejak terbit Perma Nomor 1 Tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme Persidangan Secara Elektronik (e-Litigation) ke dalam model e-Court.

Keunggulan Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini sudah memungkinkan untuk pengiriman berkas yang tidak hanya terbatas pada berkas gugatan saja, namun juga terhadap surat jawaban berupa replik, duplik, kesimpulan, bahkan hingga dokumen Putusan. Artinya. Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengatur lebih lengkap mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dibandingkan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya sebatas administrasi perkara elektronik saja tanpa ada persidangan elektronik.

Para pihak cukup datang saat pendaftaran perkara, lalu sidang pertama, dan saat pembuktian saja dalam perkara perdata. Sehingga bisa mengurangi lebih dari separuh kehadiran pihak saat berperkara. Tentunya, ini lebih efektif dan efisien bisa menekah biaya perkara dan perkara menjadi cepat serta sederhana, sehingga telah sesuai dengan asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Memang tidak dapat dipungkiri layanan sistem e-Court di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik, seperti negara Singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan elektronik lebih awal sejak tahun 2000. Untuk mempersiapkan e-Court di Indonesia Mahkamah Agung telah melakukan studi banding ke Singapura pada November 2018 lalu. Saat berkunjung ke Mahkamah Agung Singapura, rombongan studi banding Mahkamah Agung disuguhkan dengan materi penjelasan tentang e-Litigation dan Teknologi Pengadilan (Briefing on e-Litigation and Court Technologies), Penjelasan tersebut mencakup arsitektur e-Litigation yang digunakan oleh Mahkamah Agung Singapura dalam menangani perkara. Bagian lain dari pemaparan di Mahkamah Agung Singapura adalah penjelasan mengenai teknologi yang dipergunakan dalam praktek penyelenggaraan peradilan, seperti alat perekaman dan transkrip digital, video conferences, proyektor layar lebar, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi e-Litigation dan penggunaan teknologi pengadilan tersebut setidaknya berhasil menempatkan Mahkamah Agung Singapura sebagai pengadilan modern.[4]

Keberadaan e-Court menjadi wajah baru bagi implementasi peradilan modern yang menjadi salah satu prasyarat dalam menggapai visi Mahkamah Agung yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.” Maka, disinilah sebenarnya wujud nyata dari perubahan itu sendiri. Sebuah keniscayaan jika kemajuan zaman diikuti oleh perubahan dalam hal pelayanan masyarakat di lingkungan peradilan yang berbasis peradilan modern. dalam hal pelayanan harus selalu up to date, dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat pencari keadilan. Era perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di kalangan masyarakat harus juga terafiliasi di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Karena, masyarakat pencari keadilan membutuhkan pelayanan peradilan yang kekinian dalam hal ini modern mengikuti trend perkembangan zaman.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia,, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dikutip dari laman hukum online.com pernah mengatakan, ada empat unsur utama untuk mengganti rupa pengadilan dari semula konvensional menjadi modern. Salah satu unsur yang cukup unik adalah apa yang ia sebut dengan enlightened judges. Menurutnya unsur-unsur peradilan modern itu, diantaranya pertama adalah enlightened judges (hakim-hakim yang tercerahkan).  Unsur kedua, adalah pengelolaan administrasi yang modern. Ketiga, Pengembangan sumberdaya manusia atau staf-staf. Dan unsur keempat, sistem informasi hukum.[5]

Beragam terobosan baru terus diluncurkan oleh Mahkamah Agung guna memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 diciptakanlah berbagai hal yang mendukung dalam pelayanan masyarakat. Karena sebagai instansi pemerintah, Mahkamah Agung mengemban amanat pelayanan adalah hal yang utama untuk masyarakat. Keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk mendukung reformasi birokrasi lembaga peradilan di Indonesia, di dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 disebutkan bahwa salah satu indikator peradilan yang ideal adalah peradilan yang modern berbasis teknologi informasi terpadu.[6]

Kualitas sebuah badan peradilan ditentukan dengan pelayanan masyarakatnya. Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen yang dalam hal ini masyarakat. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Jenis kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen.

Kualitas pelayanan pengadilan ini menjadi penting karena akan berdampak langsung pada citra pengadilan. Kualitas pelayanan yang baik akan menjadi sebuah keuntungan bagi pengadilan. Bagaimana tidak, jika suatu pengadilan sudah mendapat nilai positif di mata masyarakat, maka masyarakat tersebut akan memberikan feedback (umpan balik) yang baik Artinya, masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi akan kinerja Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.

Langkah lembaga peradilan dalam rangka mengembangkan peradilan secara elektronik ini bukan tanpa halangan, masih banyak kekurangan, dan bahkan kekeliruan dalam penerapan di lapangan, Mengingat, konsep peradilan elektronik adalah hal baru yang tak jarang bertentangan dengan regulasi-regulasi sebelumnya yang telah diterapkan oleh lembaga peradilan dalam melakukan administrasi dan persidangan secara normal.

Seyogianya ungkapan “Melanjutkan Tradisi yang Baik dan Mengambil Hal Baru yang Lebih Baik,” adalah sebuah slogan yang saat ini tepat disematkan kepada Mahkamah Agung. Karena belajar dari pengalaman perubahan demi perubahan pun mulai dilakukan. Meskipun, terkadang masih banyak terjadi perbedaan pendapat dalam penerapannya. Namun, pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan adalah hal yang paling urgen dan utama untuk dilakukan.

2.Whole of Government (WoG) Sebagai Pendekatan Birokrasi

Definisi Whole of Government dalam laporan ASPC sebagai: (it) denotes public service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues. Approaches can be formal and informal. They can focus n policy development, program management and service delivery”.[7] Whole of Government (WoG) menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WoG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun.

Menurut United States Institut of Peace (USIP) definisi Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, sebagai bentuk kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelayanan.[8] WoG menekan pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Shergold mendefiniskan whole of government sebagai pelayanan publik oleh pemerintah yang bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan tanggapan terpadu terhadap isu-isu tertentu. Pendekatan yang diambil bisa pendekatan formal maupun pendekatan informal. Whole of Government dapat diaplikasi agar pemerintah dapat memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat dan memastikan bahwa pekerjaan yang diemban oleh aparatur pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.

WoG sering disamakan dengan konsep policy integration, policy coherence, cross-cutting policy-making, joined-up government, concerned decision making, policy coordination atau cross government. WoG memiliki karakteristik dengan konsep-konsep tersebut, terutama karakteristik integrasi institusi atau penyatuan pelembagaan baik secara formal maupun informal dalam suatu wadah. Ciri lainnya adalah kolaborasi yang terjadi antar sektor dalam menangani isu tertentu. Namun terdapat beberapa perbedaan diantaranya bahwa WoG menekankan adanya penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan, sementara konsep-konsep tadi lebih banyak menekankan pada pencapaian tujuan, proses integrasi institusi, proses kebijakan dan lainnya sehingga penyatuan yang terjadi hanya berlaku pada sektor-sektor tertentu yang dipandang relevan. 

Sebagai institusi formal negara, pemerintah wajib mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang menjamin bersatunya berbagai elemen kebangsaan dalam satu frame. Whole of Government merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor. Seluruh elemen Pemerintah, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat besar terhadap terwujudnya whole of government.

3.Integrasi terpadu Whole of Government (WoG) Strategi Membumikan e-Court

Meningkatnya kebutuhan dan kritis masyarakat terhadap pelayanan publik pada birokrasi tentunya membuat pemerintah harus segera melakukan reformasi guna memberikan pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman. Saat ini instansi pemerintahan dituntut agar lebih baik pelayanannya seperti swasta yang lebih dahulu menciptakan slogan service excellent. Namun, masalah internal instansi yang tak kunjung menemukan jalan keluar, perilaku pelayanan yang tidak baik, ego sektoral baik internal maupun antar instansi, serta banyaknya aturan yang saling tumpang tindih baik di instansi pusat maupun daerah seakan menambah kompleks masalah pelayanan menuju service excellent. Seakan menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi pemerintah untuk melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Namun, beragam cara ditempuh oleh pemerintah salah satunya melalui pendekatan Whole of Government yang telah diterapkan di berbagai negara dalam melayani masyarakat. Tentunya konsep ini sangat tepat diterapkan di Indonesia, dengan prinsip kolaborasi dan prinsip satu tujuan sehingga latar dalam pelayanan dapat mengacu asas efektif dan efisien. Dimana dengan WoG menekankan pada pelayanan yang terintegrasi dengan prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat dan terukur

Pendekatan WoG ini sudah lama dikenal dan berkembang terutama pada negara Anglo Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. DI Negara Inggris, misalnya ide WoG dalam mengintegrasikan sektor-sektor ke dalam satu cara pandang dan sistem sudah dimulai sejak pemerintahan Perdana Menteri InggrisTony Blair pada tahun 1997 dengan Gerakan modernisasi program pemerintahan yang dikenal dengan istilah “Joined Up Government”. Ketika itu, pemerintah Inggris mengalami hambatan dalam mengatasi wicked problem pada sector publik akibat lemahnya koordinasi vertikal maupun horizontal pada lembaga-lembaga pemerintahan di berbagai tingkatan.[9] Hambatan ini kemudian dicoba diatasi dengan membentuk jejaring kerja (network) pemerintahan dimana dilakukan koordinasi intra dan inter departemen dan sektor untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sulit dipecahkan (wicked problem), Namun, lama kelaman upaya ini dinilai kurang efektif karena muncul masalah lain, yaitu terjadi benturan kepentingan karena masing-masing instansi agenda dan tujuannya sendiri. Hal ini masih ditambah persoalan-persoalan lain, seperti struktur hierarkhi kewenangan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur anggaran yang sifatnya kaku (rigid) sehingga tidak mudah diintegrasikan. Meski demikian, hingga kini konsep tersebut banyak diadopsi oleh negara-negara lain di seluruh penjuru dunia termasuk negara di Asia Tenggara Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Mengapa Whole of Government (WoG) perlu dilakukan berikut alasannya, pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kedua, terkait faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa tumbuh sangat superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, sehingga mempengaruhi jalannya proses pembangunan. Ketiga, dalam konteks Indonesia yakni keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat-istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI.

Ada beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintahan baik secara formal dan informal, misalnya penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial antar lembaga. Cara-cara tersebut dimungkinkan bisa diterapkan satu atau dua sekaligus guna menguatkan kembali Kerjasama antar instansi lintas sektor dengan tujuan yang sama. Namun, ada beberapa tantangan yang menyertai dalam WoG yaitu kapasitas SDM tiap institusi, nilai-nilai organisasi dalam tiap institusi, dan faktor kepemimpinan di tiap institusi.[10]

Mahkamah Agung melalui sistem e-Court tentunya memiliki integrasi hubungan kinerja dengan instansi lain baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara (TUN), dan peradilan militer memiliki stakeholder terkait dalam penerapan e-Court. Misalnya peradilan umum dalam perkara pidana e-Court terintegrasi langsung dengan stakeholder Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan, lalu peradilan agama dalam perkara perdata agama terintegrasi langsung dengan stakeholder masyarakat dan Advokat, dan lain-lain

Tentunya stakeholder tersebut berhubungan secara langsung dengan aplikasi e-Court karena menjadi bagian dari user langsung dalam aplikasi tersebut yang berperan serta dalam proses jalannya perkara. Sehingga disinilah pentingnya penguatan WoG antar lembaga tersebut guna mewujudkan tujuan bersama yaitu pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Penguatan yang dimaksud yaitu dalam bentuk pendekatan koordinasi antar lembaga baik secara formal maupun informal atau juga bisa dalam bentuk kesepakatan (MoU). Bukan hanya itu lembaga supporting unit (pendukung) dalam layanan e-Court juga berperan seperti Bank, Posbakum, dan PT. Pos. Berdasarkan polanya Mahkamah Agung dengan stakeholder terkait terintegrasi dengan pola pelayanan elektronik dalam bentuk e-Court (peradilan elektronik) baik sebagai user (pelaksana) maupun supporting unit (unit pendukung).

Mahkamah Agung dalam penerapan e-Court perlu juga menguatkan kembali koordinasi dalam hal sosialisasi ke pencari keadilan melalui stakeholder terkait. Artinya Mahkamah Agung dengan bantuan instansi lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang mendidik masyarakat bukan sekedar mengarahkan tapi juga memberikan pelajaran kepada masyarakat bagaimana tata cara dan teknis menggunakan aplikasi e-Court. Penguatan ini tentunya harus dipersiapkan secara matang terlebih dahulu, dengan menguatkan internal organisasi terlebih dahulu baru ke eksternal organisasi. Contohnya pengadilan negeri meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat agar memberikan sosialisasi e-Court kepada terdakwa yang tengah menjalani proses pidana.

Dimulai dengan sosialisasi secara intensif mengenai e-Court dalam bentuk koordinasi internal secara terpusat kepada masing-masing pimpinan pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung baik di tingkat pertama maupun banding. Kemudian pimpinan masing-masing di tingkat pertama maupun banding melakukan sosialisasi secara langsung dengan bawahannya dengan garis komando langsung oleh Mahkamah Agung. Baru setelah kuat pemahaman e-Court di internal organisasi dilanjutkan pendekatan WoG secara eksternal organisasi. Caranya yaitu penguatan koordinasi antar lembaga dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan stakeholder terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Kemenkumham) di tingkat pusat kemudian stakeholder tersebut meneruskannya ke instansi dibawahnya. Setelah terbentuk WoG dilakukanlah kordinasi masing-masing antar tingkatan stakeholder dengan instansi Mahkamah Agung yang sejajar. Dimana dalam hal ini adalah pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.

Harapannya adalah koordinasi berlanjut dengan koordinasi yang erat baik pusat dan daerah dengan koordinasi yang beriringan dalam tingkatan kedudukan yang sama meskipun instansi berbeda. Sehingga ke depan e-Court akan semakin baik dan lancar dalam penerapannya karena telah dilakukan penguatan koordinasi antar lembaga melalui pendekatan WoG. Tidak berhenti disitu saja, setelah cukup di internal Mahkamah Agung dan eksternal Stakeholder terkait dilanjutkan kepada masyarakat selaku pencari keadilan dalam bentuk informasi yang jelas tentang e-Court dan mekanismenya secara kontinyu, Sehingga sedikit demi sedikit masyarakat akan mulai tercerahkan dan memahami mekanisme e-Court yang saat ini telah diterapkan di seluruh lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Sehingga, e-Court ke depan diharapkan dapat terimplementasikan secara 100 persen pada semua perkara di 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Tentunya visi Mahkamah Agung “Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung” [11]akan tercapai.

D.Kesimpulan

e-Court atau administrasi dan persidangan secara elektronik adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan, Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, sebagai bentuk kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelayanan.

Demi membumikan dan mengoptimalkan implementasi e-Court (administrasi dan persidangan secara elektronik) Mahkamah Agung perlu berbenah yakni dengan melakukan pendekatan Whole of Government (WoG) dalam bentuk koordinasi antar lembaga yaitu stakeholder terkait dalam pelayanan e-Court baik sebagai user (pelaksana) langsung maupun unit pendukung (supporting unit). Sebagai contoh penguatan WoG peradilan umum dengan stakeholder user langsung yakni Kepolisan, Kejaksaan, Advokat, masyarakat dan Lembaga Pemasyarakatan serta unit pendukung seperti Bank, Posbakum, dan PT. Pos. Koordinasi antar lembaga dalam penerapan e-Court ini dimulai dari instansi pusat kemudian dilanjutkan ke instansi di daerah. Dari koordinasi tersebut dilanjutkan dengan saling berkoordinasi dalam penerapan e-Court dengan instansi yang memiliki kedudukan sejajar di tingkat daerah. Lalu dilakukanlah sosialisasi bersama oleh Mahkamah Agung dan Stakeholder terkait di daerah kepada masyarakat mengenai e-Court agar masyarakat menjadi paham bagaimana landasan aturan dan mekanisme penerapan e-Court. Setelah masyarakat paham, maka lama kelamaan perkara dengan model e-Court akan semakin banyak. Sehingga, e-Court ke depan diharapkan dapat terimplementasikan secara 100 persen pada semua perkara di 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Tentunya visi Mahkamah Agung “Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung” akan tercapai.

 

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Home#about diakses pada tanggal 1 Maret 2021

Bkpsdmd Provinsi Bangka Belitung, Whole of government Rabu 7/11/2018 https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/whole-government diakses pada tanggal 1 Maret 2021

Gaffar, Farid A. Analisis Implementasi Whole of Government (WoG) Pelatihan Dasar Calon pegawai Negeri di Badan Pendidikan dan Pelatihan Jawa Timur, Vol 5 No, 3,. Surabaya. Jurnal Manajemen Bisnis dan Informasi. 2018.

hukumonline.com, “Jimly Ashiddiqie: Mulailah Peradilan Modern dengan Enlightened Judges”, Senin (23/07/2007), https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17222/jimly-asshiddiqie-mulailah-peradilan-modern-dengan-ienlightened-judgesi/ diakses pada tanggal 1 Maret 2021

Mahkamah Agung RI. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.. Jakarta. MARI. 2010.

Mahkamah Agung, Untuk Kembangkan e-Court, MA Studi Banding ke Singapura, Rabu 14/11/2018 https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3302/untuk-kembangkan-e-court-ma-studi-banding-ke-singapura diakses pada tanggal 1 Maret 2021

P, Shergold, & others. Connecting government: Whole of government responses to Australia‟s priority challenges, Launching speech made on 20 April 2004. Canberra. Bulletin of Public Administration. 2004.

Suadi Amran. Pembaruan Hukum Acara perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik. Jakarta. Kencana. 2019

TribunKaltim.com, “Pelayanan dengan Pendekatan Whole of Government”, Kamis 23/02/2017, https://kaltim.tribunnews.com/2017/02/02/pelayanan-dengan-pendekatan-whole-of-government diakses pada tanggal 1 Maret 2021

 

*Artikel ini telah masuk nominasi 10 terbaik dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah HUT IKAHI ke-68 Tahun 2021


[1] Penulis adalah Hakim Pratama pada Pengadilan Agama Sukamara, Kalimantan Tengah, CP: 085724663650, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[2] Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, (Jakarta: Kencana, 2019), hal 77

[3] Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Home#about diakses pada tanggal 1 Maret 2021

[4] Mahkamah Agung, Untuk Kembangkan e-Court, MA Studi Banding ke Singapura, Rabu 14/11/2018 https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3302/untuk-kembangkan-e-court-ma-studi-banding-ke-singapura diakses pada tanggal 1 Maret 2021

[5] hukumonline.com, “Jimly Ashiddiqie: Mulailah Peradilan Modern dengan Enlightened Judges”, Senin (23/07/2007), https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17222/jimly-asshiddiqie-mulailah-peradilan-modern-dengan-ienlightened-judgesi/ diakses pada tanggal 1 Maret 2021

[6] Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, (MARI, Jakarta, 2010), hal. 14

[7] Shergold, P., & others, Connecting government: Whole of government responses to Australia‟s priority challenges, Launching speech made on 20 April 2004, (Canberra Bulletin of Public Administration, (112), 2004), hal 11.

[8] TribunKaltim.com, “Pelayanan dengan Pendekatan Whole of Government”, Kamis 23/02/2017, https://kaltim.tribunnews.com/2017/02/02/pelayanan-dengan-pendekatan-whole-of-government diakses pada tanggal 1 Maret 2021

[9] Farid A. Gaffar, Analisis Implementasi Whole of Government (WoG) Pelatihan Dasar Calon pegawai Negeri di Badan Pendidikan dan Pelatihan Jawa Timur, Vol 5 No, 3, (Surabaya: Jurnal Manajemen Bisnis dan Informasi, 2018), hal 152

[10] Bkpsdmd Provinsi Bangka Belitung, Whole of Government Rabu 7/11/2018, https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/whole-government diakses pada tanggal 1 Maret 2021

[11] Visi Mahkamah Agung RI, “Mewujudkan Badan peradilan yang Agung”

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Sukamara

Jl. Tjilik Riwut KM. 12

Telepon      : (0532) 207 6494

SMS / WA   : 0811 5212 108

Email         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tautan Aplikasi